BOS
OFIQ TAUFIQ E.S     

Perubahan Kode Anggaran Hambat Dana BOS

JAKARTA--Pencairan tunjangan profesi guru madrasah swasta dan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah mengalami keterlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Agama, hal ini disebabkan perubahan alokasi anggaran tunjangan profesi guru swasta dan anggaran BOS untuk madrasah. "Tentang belum cairnya, itu karena adanya perubahan akun," kata Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) M Nur Kholis Setiawan dalam keterangan pers kepada Republika, Ahad (19/4).

Nur Kholis mengatakan, Kementerian Agama terus berupaya agar tunjangan sertifikasi guru swasta bisa dapat segera dicairkan. Dari sisi administrasi, selama ini anggaran tunjangan sertifikasi guru madrasah swasta tercatat dalam mata anggaran bantuan sosial (bansos) dengan kode 57. Pengadministrasian yang seperti ini sudah berlangsung sejak lama sehingga begitu SK penerima tunjangan sertifikasi guru madrasah diterbitkan, proses pencairan selanjutnya tinggal pemindahbukuan (transfer) dari KPPN ke rekening satker. "Kalau 57 itu kan bansos, begitu ada SK, lalu pemindahbukuan dari KPPN ke Satker, selesai," katanya.

Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tahun ini anggaran tunjangan sertifikasi/profesi guru dimasukkan dalam mata anggaran belanja pegawai dengan kode 51. Untuk itu, pencairan dana tunjangan profesi ini harus diawali dengan revisi akun dari 57 menjadi 51. Selain itu, proses revisi akun ini juga bersamaan dengan revisi APBN-P 2015 dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. "Saat ini, hanya tinggal menunggu proses finalisasi dari mekanisme yang baru. Mestinya, pada akhir April ini sudah final atau awal Mei," katanya.

Demikian juga dengan perubahan akun dana BOS, berimplikasi pada perubahan mekanisme pencairan. Pencairan dana BOS saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan atau transfer dari Satker Kanwil ke rekening madrasah. Mekanisme yang baru diberlakukan pada 2015 ini mengharuskan madrasah terlebih dahulu mengajukan rencana kebutuhan serta bukti pembelanjaan (kwitansi) sebagai dasar mencairkan dana BOS. 

Selain itu, dana BOS madrasah yang awalnya sebagian besar berada di kanwil Kemenag provinsi juga banyak yang memerlukan proses revisi untuk direlokasi menjadi anggaran Kankemenag kabupaten/kota. "Hal administratif semacam ini yang menjadi implikasi dari adanya perubahan akun menyebabkan dana tunjangan profesi dan dana BOS tidak bisa langsung dicairkan," jelasnya.

Kementerian Agama telah melakukan beberapa upaya agar dana-dana tersebut bisa segera dicairkan. Sekiranya tidak ada kebijakan perubahan akun dari Kementerian Keuangan, dana BOS madrasah, bahkan semestinya bisa cair lebih awal karena juknisnya sudah diterbitkan dan diedarkan ke kanwil sejak 10 Januari 2015. 

Namun, karena ada kebijakan baru terkait perubahan akun, juknis tersebut direvisi dengan menyesuaikan mekanisme pencairan mata anggaran belanja pegawai (51) untuk dana tunjangan sertifikasi guru dan belanja barang nonoperasional lainnya (521219) untuk dana BOS madrasah.

Kementerian Agama juga sudah melakukan beberapa kali negosiasi dengan pihak Kementerian Keuangan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui surat, agar proses pencairan ini bisa dipermudah. Dirjen Pendidikan Islam sudah berkirim surat ke Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu tertanggal 10 Februari. Kemenag juga pernah mengundang pihak Dirjen Perbendaharaan untuk melakukan diskusi internal pada 14 Februari. Bahkan, pada 20 Februari, Sekjen Kemenag juga berkirim surat lagi ke Dirjen Perbendaharaan untuk mencari solusi terbaik terkait hal ini. 

"Saya dengan Pak Sekjen bahkan datang sendiri ke Dirjen Perbendaharaan pada 7 April untuk berdiskusi tentang hal ini dengan teman-teman di sana," ujar Nur Kholis. 

Atas beragam upaya yang sudah dilakukan, pihak Ditjen Perbendaharaan meminta agar proses pencairan tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. "Intinya cuma satu, tidak bisa mengubah akun 521219 kembali ke akun 57 sehingga kita harus menerima apa adanya. Ini yang tentu menjadi kendala utama keterlambatan pencairan," kata Nur Kholis. 

Pada 14-16 April 2015, Kementerian Agama mengadakan Rakor Nasional BOS yang diikuti para penanggung jawab BOS daerah se-Indonesia. Rakor ini bertujuan untuk mempersiapkan proses implementasi dari surat Dirjen Perbendaharan terkait perubahan akun yang berimplikasi pencairan BOS tidak per triwulan, tapi per semester. 

 

Sumber: Republika


Komentar Facebook

Komentar (0)

Tulis Komentar

Copyright © 2014 - 2018 POPSI